Komisi XI & BANGGAR TIDAK KOMPAK

JAKARTA - Komisi XI DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak kompak dalam mengambil keputusan terkait anggaran. Saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Komisi XI DPR mempertanyakan mekanisme permintaan anggaran yang dilakukan dengan beberapa BUMN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN). Ketua Komisi XI Emir Moeis akhirnya memutuskan untuk mengadakan rapat intern untuk memperjelas wilayah kajian komisi XI dan Badan Anggaran yang saat ini masih mengambang. "Kami di komisi XI melihat ini terlalu simpang siur, sudah diputuskan di Banggar, jadi UU kok diputuskan di sini," ujarnya di ruang rapat komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2011). Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menilai saat ini perbaikan mekanisme di DPR perlu dilakukan. "Mekanisme saja yang perlu dibenarkan dimana (otoritas) banggar dimana (otoritas) komisi," ungkap Agus. Kesimpangsiuran antara dewan rakyat tersebut makin tergambar kala anggota komisi XI Edison menyatakan Menkeu harus mempertimbangkan untuk menolak undangan dari badan anggaran sebelum berkonsultasi dengan Komisi XI. "Saya minta, Menteri keuangan agar undangan dari badan anggaran harus dipertimbangkan untuk tidak dihadiri," jelas dia. Agus Marto pun langsung meresponsnya. "Pak Edison, kalau mitra saya kan komisi XI dan Banggar. Kalau saya tidak hadir ketika diundang, bisa tidak jalan negara ini," tegas Agus. Rapat Kerja SLA dan PMN 2011 pada Askrindo, Jamkrindo, PII, sMF, DI, PIM, dan Geodipa Energi ini akhirnya ditunda, karena komisi XI DPR harus mengadakan rapat intern terkait dengan kewenangan masing-masing.